Pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan
menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana
ekonomi, korupsi, perdagangan narkotika dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan
aktivitas tindak pidana. Hal tersebut dimulai dengan adanya transaksi keuangan, bahkan dalam
transaksi tersebut terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan, yang terdiri dari transaksi
untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan,
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah
uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Proses pencucian
uang pada umumnya melalui tiga tahap kegiatan yaitu tahap penempatan, tahap penyebaran
dan tahap pengumpulan.
Institusi perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat terkait dengan masalah
pencucian uang, makin tinggi tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor
perbankan membuat industri ini menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian
uang.
Perbuatan, sanksi pidana dan denda dalam tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-
undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
(PPTPPU)
Pencucuian uang pada hakekatnya merupakan aset yang disamarkan atau disembunyikan asal
usulnya agar dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana,
yang akan diubah menjadi aset yang seolah-olah berasal dari sumber sah/legal.
Dewasa ini di Indonesia baru berkembang pendeteksian tindak pidana korupsi dengan
menggunakan pendekatan pencucian uang, sehingga auditor forensik ataupun penyidik
tindak pidana korupsi selalu mencari hasil tindak pidana/korupsi yang diubah menjadi
aset lain. Pemahaman mencegah para pelaku tindak pidana pencucian uang mengubah
dana hasil tindak pidana dari ”kotor” menjadi ”bersih” dan menyita hasil tindak pidana
berupa aset dalam segala bentuk, merupakan cara yang efektif untuk memerangi
pencucian uang (money laundering). Sebagaimana halnya dengan negara-negara lain,
Indonesia juga memberikan perhatian besar terhadap tindak pidana lintas negara yang
terorganisir (transnational organized crime) seperti pencucian uang (money laundering)
dan terorisme.
Pencucian uang (money laundering), yang merupakan suatu kejahatan di bidang pidana
yang melibatkan harta kekayaan yang disamarkan atau disembunyikan asal usulnya
dengan metode menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu
tindak pidana, sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa harta kekayaan tersebut
berasal dari kegiatan illegal
Dalam konteks penegakan hukum, istilah money laundering bukanlah suatu konsep yang
sederhana, melainkan sangat rumit karena masalahnya begitu kompleks sehingga cukup
sulit untuk merumuskan delik-delik hukumnya (kriminalisasi) secara objektif dan efektif.
Hal ini tercermin dari batasan pengertiannya yang cukup banyak dan bervariasi. Batasan
pengertian (definisi) yang relatif tidak sama (berbeda-beda) itu juga terdapat pada negara-
negara yang sama-sama memiliki ketentuan (Undang-Undang) anti pencucian uang.
Demikian juga halnya di antara lembaga dan organisasi internasional yang kompeten di
bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Begitupun, dalam
bahasa yang sederhana dapat dikatakan bahwa “pencucian uang” adalah suatu perbuatan
dengan cara-cara yang licik untuk mengaburkan asal-usul uang hasil kejahatan supaya
hasil-hasil kejahatan itu akhirnya kelihatan menjadi seolah-olah bersumber dari suatu
kegiatan usaha yang legal.
Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks melintasi
batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan
lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk
mengantisipasi hal itu, Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering telah
mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana
pendanaan terorisme yang dikenal dengan Revised 40 Recommendations dan 9 Special
Recommendations (Revised 40+9) FATF, antara lain mengenai perluasan pihak pelapor
(reporting parties) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan
pedagang kendaraan bermotor. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana
pencucian uang perlu
dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral
agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang
jumlahnya besar dapat diminimalisasi. Dalam menyikapi permasalahan tindak pidana
pencucian uang Pemerintah Republik Indonesia sampai saat ini (2014) sudah
mengeluarkan 3 (tiga) undang-undang yang menyangkut pencucian uang yaitu: Undang-
undang Nomor. 15 Tahun 2002, direvisi menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan terakhir direvisi dengan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
(PPTPPU)
1. Pengertian Transaksi Keuangan
Pada umumnya pencucian uang dimulai dengan adanya transaksi keuangan,
bahkan dalam transaksi tersebut terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan.
Pengertian transaksi keuangan adalah sebagai berikut (UU Nomor 8 tahun 2010):
Transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima
penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan,
pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas
sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan
dengan uang.
Transaksi keuangan mencurigakan adalah:
a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan
pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan
tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib
dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan
harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak
pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak
pidana.
2. Pengertian Pencucian Uang (money laundering)
Sesuai pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) yang dimaksud dengan
pencucian uang adalah ”segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana
sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.
Lebih lanjut dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang tersebut dijelaskan
sebagai berikut:
Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta
kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
a. korupsi;
b. penyuapan;
c. narkotika;
d. psikotropika;
e. penyelundupan tenaga kerja;
f. penyelundupan migran;
g. di bidang perbankan;
h. di bidang pasar modal;
i. di bidang perasuransian;
j. kepabeanan;
k. cukai;
l. perdagangan orang;
m. perdagangan senjata gelap;
n. terorisme;
o. penculikan;
p. pencurian;
q. penggelapan;
r. penipuan;
s. pemalsuan uang;
t. perjudian;
u. prostitusi;
v. di bidang perpajakan;
w. di bidang kehutanan;
x. di bidang lingkungan hidup;
5
y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun
atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak
pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa harta kekayaan yang diketahui atau patut
diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung
untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan
disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf n.
Jadi dapat disimpulkan secara umum pencucian uang dapat diartikan sebagai
metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari
suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi,
korupsi, perdagangan narkotika dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan
aktivitas tindak pidana. Melihat pada definisi di atas, maka pencucian uang pada
intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan atau
disembunyikan asal usulnya sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa
aset tersebut berasal dari kegiatan illegal. Melalui pencucian uang, pendapatan
atau kekayaan yang berasal dari kegiatan melawan hukum diubah menjadi aset
keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber sah/legal.
B. PERBUATAN, SANKSI PIDANA DAN DENDA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG
Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) dijelaskan tentang perbuatan, sanksi pidana dan denda
dalam tindak pidana pencucian uang, yang dituangkan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 10
sebagai berikut:
1. Pasal 3
Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah
bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas
harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak
pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Pasal 4
Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi,
peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta
kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana
pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. Pasal 5
(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,
pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta
kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor
yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-
undang ini.
4. Pasal 6
(1) Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap
korporasi dan/atau personil pengendali korporasi.
(2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:
a. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
5. Pasal 7
(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling
banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
7
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi
juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
a. pengumuman putusan hakim;
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
c. pencabutan izin usaha;
d. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
e. perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
f. pengambilalihan korporasi oleh negara.
6. Pasal 8
Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
7. Pasal 9
(1) Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan
perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi
yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
(2) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda
dijatuhkan terhadap personil pengendali korporasi dengan memperhitungkan
denda yang telah dibayar.
8. Pasal 10
Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan
jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang
sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
C. TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG
Uraian mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian
uang, dijelaskan dalam pasal 11 sampai dengan 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) sebagai
berikut:
1. Pasal 11
(1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang
yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan
tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau
keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut undang-
undang ini.
(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau
pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam
rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
2. Pasal 12
(1) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai pihak pelapor dilarang
memberitahukan kepada pengguna jasa atau pihak lain, baik secara langsung
maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan transaksi
keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada
PPATK.
(2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku untuk pemberian informasi kepada lembaga pengawas dan pengatur.
(3) Pejabat atau pegawai PPATK atau lembaga pengawas dan pengatur dilarang
memberitahukan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang akan atau
telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan
cara apa pun kepada pengguna jasa atau pihak lain.
(4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini.
(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Pasal 13
Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (5), pidanadenda tersebut diganti dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
4. Pasal 14
Setiap orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan
kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
5. Pasal 15
Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
6. Pasal 16
Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang
menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
D. PROSES PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)
Sekalipun terdapat berbagai macam modus operandi pencucian uang, namun pada
dasarnya pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap kegiatan yaitu
(BPKP: 2007):
1. Tahap Penempatan (Placement stage)
Tahap ini adalah suatu upaya menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem
keuangan yang antara lain dilakukan melalui pemecahan sejumlah besar uang tunai
menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam simpanan
(rekening) bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan
(cheques, money orders, etc) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di
rekening bank yang berada di lokasi lain. Dalam tahapan ini uang hasil kejahatan
adakalanya dipergunakan untuk membeli suatu aset/properti yurisdiksi setempat atau
luar negeri.
Bentuk kegiatan ini antara lain:
1) Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan
pengajuan kredit/pembiayaan.
2) Menyetorkan uang pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai pembayaran
kredit untuk mengaburkan audit trail.
3) Menyeludupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang
sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi
kredit/pembiayaan.
5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi,
membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada
pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.
2. Tahap Penyebaran (Layering stage)
Setelah uang hasil kejahatan masuk dalam sistem keuangan, pencuci uang akan
terlibat dalam serentetan tindakan konversi atau pergerakan dana yang dimaksudkan
untuk memisahkan atau menjauhkan dari sumber dana. Dana tersebut mungkin
disalurkan melalui pembelian dan penjualan instrumen keuangan, atau pencuci uang
dengan cara sederhana mengirimkan uang tersebut melalui ”electronic funds/wire
transfer” kepada sejumlah bank yang berada di belahan dunia lain. Tindakan untuk
11
menyebarkan hasil kejahatan kedalam negara yang tidak mempunyai rezim anti
money laundering, dalam beberapa hal mungkin dilakukan dengan menyamarkan
transfer melalui bank sebagai pembayaran pembelian barang atau jasa sehingga
tindakan tersebut seolah-olah nampak sebagai suatu tindakan hukum yang sah.
Secara umum bentuk kegiatan ini antara lain:
1) Transfer dana dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang
sah
3) Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha
yang sah maupun shell company
3. Tahap Pengumpulan (Integration Stage)
Dalam tahapan ini merupakan upaya menggunakan harta hasil kejahatan yang
tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam kegiatan ekonomi
yang sah misalnya dalam bentuk pembelian real estate, aset-aset yang mewah, atau
ditanamkan dalam kegiatan usaha yang mengandung risiko. Dalam melakukan money
laundering, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan
besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk
menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat
dinikmati atau digunakan secara aman.
Ketiga kegiatan tersebut di atas dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun
umumnya dilakukan secara tumpang tindih. Demikian juga dengan modus
operandinya dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi
dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal ini terjadi baik pada tahap penempatan
(placement),tahap penyebaran (layering), maupun tahap pengumpulan (integration),
sehingga penangananya pun menjadi semakit sulit dan membutuhkan peningkatan
kemampuan (capacity building) secara sistimatis dan berkesinambungan.
E. TITIK RAWAN PERBANKAN DALAM PROSES PENCUCIAN UANG
Hal-hal yang menyebabkan titik rawan kegiatan pencucian uang pada sektor perbankan
yaitu (Nurharyanto:2013):
1. Peranan sector perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia diperkirakan
mencapai 93%
2. Tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan
3. Jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan
dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga asal usul
tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum.
Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang, baik yang dilakukan oleh pelaku
tanpa melibatkan pihak bank atau dengan melibatkan pihak bank, umumnya berupa:
1. Penyimpanan uang hasil kejahatan dengan nama palsu atau dalam safe deposit box
2. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito/tabungan/giro
3. Penukaran pecahan uang hasil perbuatan illegal
4. Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang
bersangkutan
5. Penggunaan fasilitas transfer atau electronic funds transfer (EFT)
6. Pemalsuan dokumen-dokumen L/C yang bekerjasama dengan oknum pejabat bank
terkait dan
7. Pendirian/pemanfaatan bank gelap.
Hal-hal tersebut diatas terjadi karena adanya kemudahan dalam proses pengelolaan hasil
kejahatan pada berbagai kegiatan usaha bank, karena penggunaan bank sangat
diperlukan dalam upaya mengaburkan asal-usul sumber dana. Selain hal tersebut perlu
dicermati berlakunya System Real Time Gross Settlement (RTGS) pada transaksi transfer
dana antar bank, karena dalam hitungan detik pelaku kejahatan dapat dengan mudah
memindahkan dana hasil kejahatannya. Demikian juga penggunaan media pembayaran
yang bersifat elektronik lebih sulit dilacak, terutama apabila dana tersebut masuk ke dalam
sistem perbankan di negara yang ketat dalam menerapkan ketentuan rahasia bank.
Tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan
membuat industri ini menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang.
1. Pencucian uang dimulai dengan adanya transaksi keuangan, bahkan dalam
transaksi tersebut terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan
2. Transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan,
penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah,
sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan
dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
3. Pencucian uang adalah merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan,
dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana,
tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkotika dan kegiatan-kegiatan
lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana.
4. Perbuatan, sanksi pidana dan denda dalam tindak pidana pencucian uang diatur
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) pasal 3 sampai dengan pasal 10.
5. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, dijelaskan
dalam pasal 11 sampai dengan 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU)
6. Proses pencucian uang dikelompokkan ke dalam tiga tahap kegiatan yaitu tahap
penempatan, tahap penyebaran dan tahap pengumpulan
7. Institusi perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat terkait dengan
masalah pencucian uang.
8. Tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan
membuat industri ini menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian
uang.
